Transsulawesi.co, Banggai -- Keberlanjutan kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, legislatif, aparat keamanan dan penegak hukum, regulator, maupun pelaku industri. Semangat tersebut mengemuka dalam Executive Strategic Dialogue – Sinergi dan Kolaborasi Hulu Migas yang diselenggarakan JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) bersama Pertamina EP Donggi Matindok Field (PEP DMF).

Mengusung tema “Membangun Banggai, Mendukung Ketahanan Energi Nasional”, forum ini menjadi ruang untuk menyatukan perspektif mengenai peran strategis hulu migas bagi pembangunan Kabupaten Banggai sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Kegiatan dihadiri Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka beserta jajaran OPD;  Saripudin Tjatjo Ketua DPRD  beserta  anggota DPRD Banggai; Beniyanto, Anggota Komisi XII DPR RI; Haryanto Syafri, Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimatan Sulawesi; Forkopimda Kabupaten Banggai;  serta jajaran manajemen JOB Tomori dan PEP DMF. Turut hadir sebagai narasumber Roy Widiartha, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, dan Wisnu Wardhana, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalimantan Sulawesi.

Dalam forum tersebut, pembahasan mengarah pada sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan hulu migas dan pembangunan Banggai. Pembahasan mencakup posisi strategis dan peranan industri hulu migas di Kabupaten Banggai, kolaborasi Pemerintah Daerah, DPRD dan Forkopimda dalam mendukung keberlanjutan operasi JOB Tomori dan PEP DMF, sinergi hulu migas dan daerah melalui program pengembangan masyarakat bagi daerah penghasil, serta aspek keamanan, hukum dan regulasi dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk operasi migas.

Setiap pemangku kepentingan memiliki mandat dan peran yang saling melengkapi. Pemerintah daerah berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, DPRD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, sementara Forkopimda turut memastikan keamanan, kepastian hukum, dan kondusivitas wilayah. Di sisi lain, regulator memastikan tata kelola kegiatan hulu migas, sedangkan JOB Tomori dan PEP DMF menjalankan kegiatan operasi sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah. Sinergi berbagai peran tersebut perlu diperkuat melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, sehingga setiap pihak memiliki pemahaman yang selaras serta dapat bersama-sama merespons berbagai tantangan dan kepentingan dalam mendukung keberlanjutan hulu migas di Banggai.

General Manager Zona 13, Andry Sehang, mengatakan kesamaan persepsi menjadi fondasi penting untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan.“Forum ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan  mempertemukan perspektif pemerintah daerah, legislatif, Forkopimda, regulator, serta pelaku industri mengenai peran dan keberlanjutan kegiatan hulu migas di Banggai. Kami berharap dialog ini menjadi dasar untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan,” ujar Andry.

Menurutnya, keberlanjutan hulu migas membutuhkan komitmen bersama agar kegiatan operasi dapat terus memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Melalui semangat One Perception, One Commitment, One Action, kami ingin terus membangun langkah bersama yang memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Banggai sekaligus mendukung ketahanan energi nasional,” lanjut Andry.***